Berita Daerah

MUARASABAK- Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Hariyanto Bersama Wakil Bupati Robby Nahliansyah menerima langsung demontrasi masa yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tanjung Jabung Timur di Gedung DPRD Tanjung Jabung Timur, Senin (7/10). Penyampaian aspirasi oleh HMI ini bertepatan dengan acara peresmian dan pengambilan sumpah Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Timur periode 2019-2024 ini sempat terjadi aksi saling dorong dengan petugas kepolisian. Setelah acara pelantikan Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Timur, Bupati Bersama Wabup langsung mengunjungi para mahasiswa dan berdiskusi singkat. Diskusipun dilanjutkan didalam ruang rapat DPRD yang juga diikuti oleh Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Agus Desri sandi, Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur Mahrup, dan sejumlah Kepala OPD.

Berbagai persoalan dan kritikan pedas disampaikan oleh perwakilan mahasiswa pada acara diskusi tersebut. Diantaranya mahasiswa menyoroti persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), persoalan infrastruktur, UMKM, pengadaan ekskavator kecamatan, masalah Pendidikan hingga persdoalan tonase angkutan barang.

Apa yang disampaikan mahasiswa pun langsung ditanggapi oleh Bupati. Persoalan insfrastruktur Bupati menyampaikan, bahwa persoalan infrastruktur memang belum sempurna karena keterbatasan anggaran pemerintah.  Akan tetapi, ia memastikan untuk seluruh kegiatan bidang insfrastruktu sudah sesuai dengan skala prioritas.

‘’Untuk informasi adik-adik mahasiswa, anggaran sekitar Rp. 200 milliar pertahun bidang insfrastruktur telah kita alokasikan dengan bijak. Kita tidak mau lagi bangun jalan aspal karena memang kita bertekad membangun jalan rigid beton agar kuat dan tahan. Secara kuantitas memang lebih seidikit disbanding jalan aspal, akan tetapi kita berorientasi pada jangka Panjang,’’ ujarnya.

Mengenai persoalan Pendidikan, Bupati menegaskan hingga saat ini diusia ke 20 Tahun Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung ini berdiri Pemkab masih konsisten dengan alokasi Pendidikan minimal 20 persen APBD sebagaimana amanat UU. Bahkan, Bupati juuga mengeluhkan kebijakan untuk SMA dan perguruan tinggi yang saat ini tidak lagi menjadi kewenangan Pemkab.

‘’Tapi, kami tidak menyerah untuk bias berperan. Kami terus berkoordinasi dengan Forum CSR yang ada didaerah kita, makanya ada alokasi beasiswa dari Bank Jambi dan Petrochina. Untuk itu saya minta kepada Bappeda untuk mengikut sertakan adik-adik dalam forum CSR mendatang,’’ ungkapnya.

Sementara soal permintaan mahasiswa terkait tidak lagi menganggarkan eskavator untuk kecamatan, Bupati menegaskan selama kepemimpinannya tidak pernah ada program seperti itu. Bupati menjelaskan, bantuan tersebut ada dari Pemerintah Provinsi Jambi, yang saat ini dialokasikan ke Dinas PUPR agar pengelolaannya lebih efektif.

Diskusinya yang berlangsung sekitar satu setengah jam sempat memanas. Akan tetapi, Bupati menanggapi dengan tenang dan tidak terpancing. Bupati sangat menghargai apa yang diharapkan dan disampaikan oleh para mahasiswa. Ia bahkan menyampaikan agar mahasiswa sebagai social control dapat terus mengkritik pemerintah. Karena, menurut Bupati, kritikan yang konstruktif itulah yang akan membangun pemerintah untuk lebih baik.

‘’Kritik kami terus dan jangan ragu untuk menyampaikan apa yang baik untuk kemajuan kabupaten kita ini,’’ katanya.

Bupati juga meminta kepada mahasiswa ketika waktu senggang untuk pulang ke desanya masing-masing untuk dapat memetakan persoalan-persoalan yang terjadi di desa dan menyamapaikan persoalan tersebut secara lebih kongkrit untuk bias dikombinasikan dengan temuan Pemkab.

‘’Supaya apa yang kita lakukan bias lebih rill dan tidak ABS atau asal Bapak Senang. Kalua itu bias dilakukan saya pastikan menjadi masukan yang sangat berarti dan saya pastikan ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan daerah,’’ katanya.

Bahkan dari diskusi tersebut, Bupati juga langsung memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Timur untuk mencatat semua point tuntutan mahasiswa dan memanggil OPD terkait untuk menjadi bahan evaluasi.

‘’Saya minta Pak Sekda untuk memanggil OPD terkait untuk mengevaluasi terkait tuntutan mahasiswa ini,’’ tandasnya. (v3nd)