Berita Pemerintahan

MUARASABAK-Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Tanjungjabung tahun ini akan mengintensifkan kegiatan penyuluhan. Selain itu BP4K juga akanmemback-up kegiatan di Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), khususnya di areal yang termasuk dalam program GERTAKTANPADUSTA yang menjadi unggulan Pemkab Tanjabtim. Sekedar diketahui, Lahan LP2B tersebar di 53 Desa, diatas hamparan seluas 17 ribu hektar.

Kepala BP4K Kabupaten Tanjabtim Badrud Tamam mengatakan, di lahan pertanian LP2B tersebut akan ditempatkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang benar-benar mumpuni baik dari sisi keilmuan, disiplin kerja dan tanggungjawab, dengan rincian satu Desa satu penyuluh. “PPL yang akan kita tempatkan di daerah ini merupakan PPL yang kita nilai memiliki catatan kerja yang baik dan profesional,” katanya.

Kemudian, untuk menunjang kinerja penyuluh, secara bertahap BP4K juga akan membangun Pos penyuluhan (Posluh) secara permanen di 53 Desa/Kelurahan. “Pembangunan Posluh ini akan dilaksanakan sampai tahun 2016, untuk tahun 2013 ini akan kita bangun di sebanyak 8 unit masing-masing di Kelurahan Simpang, Lambur, Siau Dalam, Simbur Naik, sedangkan 4 unit Posluh lainnya akan kita bangun di sekitar lahan LP2B,” ujar Badrud Tamam kemarin (14/1). Dijelaskannya, keberadaan Posluh itu merupakan sarana interaksi antara penyuluh dan petani sekaligus lokasi pertemuan peneliti, PPL dan penyuluh.

Di bagian lain, untuk lebih mengintensifkan capaian dan sasaran kegiatan penyuluhan di lapangan, BP4K sejak beberapa waktu lalu telah melakukan evaluasi kinerja para penyuluh. Dari hasil evaluasi itu kata Badrud sebagian besar penyuluh di Tanjabtim sudah menunjukkan etos kerja yang baik, namun demikian masih ada beberapa orang PPL yang dinilai memiliki kinerja kurang baik. Sayangnya Badrud belum mau membeberkan beberapa nama tersebut dengan alasan sedang dalam tahap pembinaan.

“Kita tidak menampik, dari hasil evaluasi kita masih ada beberapa orang yang kinerja dinilai kurang baik, dan direkomendasikan tidak mendapatkan wilayah binaan, namun dalam hal ini kita masih melakukan pembinaan selama tiga bulan untuk memperbaiki kinerja,” jelasnya.

Bila dalam waktu tiga bulan tersebut PPL yang bersangkutan tidak menunjukkan etos kerja yang baik maka pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi. Terkait adanya “rapor merah” PPL ini Badrud mengaku sedikit kecewa karena dalam hal ini Pemkab Tanjabtim telah berusaha memberikan perhatian serius terhadap PPL, antara lain dengan menaikkan honor PPL dari Rp 700 ribu menjadi Rp 1,2 juta per bulan.

Disamping itu Pemkab telah memberikan bantuan berupa sepeda motor dinas untuk operasional PPL dan perhatian khusus lainny. “Seharusnya ada feed back yang baik lah dari PPL, jangan sampai kepercayaan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan, apalagi saat ini Pemkab sedang serius betul pada sector pertanian ini,” katanya. Badrud Tamam berharap kedepan kinerja PPL akan semakin meningkat agar visi menuju Tanjabtim Samudera bisa terwujud dengan gemilang