Berita Pemerintahan

MUARASABAK- Isu pemerataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi perbincangan hangat dikalangan PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mayoritas kalangan PNS menolak untuk ditempatkan di wilayah Kecamatan Sadu. Alasannya, cukup jauh dari pusat pemerintahan dan akses menuju wilayah tersebut yang cukup jauh serta memakan biaya yang cukup besar untuk sampai disana. Bahkan, ada kesan penempatan PNS diwilayah Sadu adalah buangan.

Isu ini langsung dibantah oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Abdul Rasid. Menurutnya, penempatan PNS diwilayah Kecamatan Sadu bukanlah tempat buangan. Kalau dilihat dari prosfektif pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut, Kecamatan Sadu merupakan daerah yang memiliki prosfek yang sangat bagus sejalan dengan pembangunan pelabuhan internasional Ujung Jabung.

‘’Nah disinilah kita melihat prosfek itu. Jika pelabuhan ini sudah dibangun, saya yakin wilayah ini akan maju pesat dan akan mengalahkan daerah-daerah lainnya,’’ kata abdul Rasid ditemui saat mengikuti kunjungan Bupati dan Muspida Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Pulau Berhala, Rabu (7/3).

Wilayah Sadu akan berkembang pesat dengan program pembangunan Pelabuhan Internasional Ujung Jabung. Apalagi, baru-baru ini, kata Rasid, kita mendengar Pemerintah Provinsi Jambi akan membangun jalan tol dari Jambi menuju Ujung Jabung.

‘’Jadi Kecamatan Sadu tidak bisa kita remehkan. Sadu punya posisi bargaining yang jelas,’’ katanya.

Untuk itu, Rasid meminta kepada seluruh PNS untuk tidak gusar dengan penempatan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Sebagai PNS sesuai dengan sumpah dan Janji Korp PNS, sudah jelas seorang PNS harus bersedia ditempatkan dimana saja.

‘’Jadi sebagai PNS kita harus siap ditempatkan dimana saja, karena itu sudah janji dan sumpah kita sebagai abdi Negara,’’ tandasnya.()