Berita Daerah

MUARASABAK- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan PPID Pembantu dan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Tahun 2018, yang bertempat di Aula Kantor Bappeda Senin (17/9). Dalam rapat tersebut, PPID Utama mengundang Nara Sumber dari Sekretariat Jenderal Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.

Acara yang dibuka Bupati Tanjung Jabung Timur diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Irwanto mengungkapkan, pentingnya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan dalam rangka membangun pemerintahan yang terbuka (Open Government). Sebagaimana saat ini, jelas Irwanto, masyarakat selalu mengharapkan transfaransi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

‘’Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, tepat dan mudah diakses,’’ ungkap Irwanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Herman Toni dalam laporannya menyampaikan, kegiatan Rakor PPID ini merupakan upaya PPID Utama dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan daftar informasi publik yang dikecualikan yang sebelumnya telah dicoba untuk disusun.

‘’Makanya, kita sengaja mengundang pihak Kemendagri sebagai Nara Sumber guna memberi masukan terhadap daftar informasi yang dikecualikan yang telah kita susun,’’ bebernya.