Muara Sabak – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali melakukan penataan organisasi melalui rotasi dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebanyak tiga Pejabat JPT Pratama dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, H. Muslimin Tanja, S.Th.I., M.Si., Kamis (17/9/2026).

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi pejabat.

Adapun tiga pejabat yang dilantik dan diberikan amanah pada jabatan baru, yakni Dedy Novrianika, Nasrul Effendi, dan Jakfar.

Dedy Novrianika yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kini dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Selanjutnya, Nasrul Effendi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Sementara itu, Jakfar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kini mendapat amanah sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, H. Muslimin Tanja, menyampaikan bahwa rotasi dan pengisian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan memastikan perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Menurutnya, penempatan pejabat pada jabatan tertentu harus disesuaikan dengan kompetensi, kebutuhan organisasi, serta tuntutan peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Rotasi bukan sekadar perpindahan jabatan, tetapi merupakan bagian dari penataan organisasi untuk menempatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wakil Bupati.

Ia juga menjelaskan bahwa proses pengisian dan penempatan jabatan telah dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui tahapan uji kompetensi dan evaluasi kinerja.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Wakil Bupati meminta agar segera melakukan konsolidasi internal, memahami tugas dan tanggung jawab pada jabatan yang diemban, serta menyusun langkah kerja yang terukur dan berorientasi pada pencapaian target kinerja organisasi.

“Segera lakukan konsolidasi, evaluasi program dan susun langkah kerja yang terukur. Setiap pejabat harus memahami prioritas pembangunan daerah, indikator kinerja, program yang harus diselesaikan, serta berbagai persoalan yang dihadapi oleh perangkat daerah masing-masing,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memperhatikan kondisi fiskal daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

“Setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Anggaran harus dikelola secara efektif dan diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.

Selain pengelolaan anggaran, para pimpinan perangkat daerah juga diminta memperkuat sistem pengendalian internal serta melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Wakil Bupati menekankan pentingnya melakukan identifikasi permasalahan sejak dini, meningkatkan pengawasan, serta memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

“Jangan menunggu permasalahan menjadi besar. Perkuat pengendalian internal, tingkatkan pengawasan, tindak lanjuti hasil pemeriksaan dan pastikan setiap rekomendasi dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menegaskan bahwa kinerja pejabat tidak hanya dilihat dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari kemampuan dalam memimpin organisasi, menyelesaikan berbagai persoalan, mencapai target kinerja, serta memastikan program dan kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan seorang pejabat adalah kemampuan dalam memimpin organisasi, menyelesaikan persoalan, mencapai target kinerja dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur meminta kepada tiga pejabat yang baru dilantik untuk melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas dan profesionalisme.

Ia juga mendorong para pejabat untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan koordinasi dan menyesuaikan pola kerja dengan kebutuhan organisasi serta tuntutan pelayanan publik.

“Jalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Jaga integritas, profesionalisme dan kepercayaan masyarakat serta jangan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan,” pungkasnya.